Bisnis.com, JAKARTA – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diperkirakan bisa mulai beroperasi sebelum April 2019.
Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengatakan bahwa secara perundangan, BP Tapera sudah terbentuk. Akan tetapi, komisionernya belum terbentuk hingga saat ini.
“Sebenarnya dengan ditetapkannya komisioner itu bisa menjadi langkah awal beroperasinya BP Tapera. Kalau dihitung-hitung sebenarnya tidak perlu menunggu pemilihan umum presiden kan,” ungkapnya belum lama ini.
Menurut Adang, kunci beroperasinya BP Tapera adalah komisionernya. Apabila Maret sudah bisa terbentuk, pada bulan-bulan selanjutnya diperkirakan sudah akan ada perangkatnya dan diharapkan akan ada produk baru dari BP Tapera pada tahun ini.
“Kami juga sudah menghitung untuk 2019, ini akan ada produk lah nanti oleh BPTapera,” lanjutnya.
Adang melanjutkan bahwa meski belum resmi beroperasi, BP Tapera diharapkan bisa mendanai pembangunan perumahan dari manfaatnya untuk bantuan kredit pemilikan rumah (KPR), pembangunan, dan peningkatan kualitas perumahan rakyat.
Tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan 171.800 rumah untuk dibangun menggunakan dana BP Tapera dengan akumulasi dana hingga Rp20 triliun. Untuk tahap awal peluncurannya BP Tapera akan difokuskan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas Aparat Sipil Negara (ASN), TNI, dan Pori.
“Tahap awal baru PNS, begitu diundangkan, ASN dan Polri sudah wajib, sedangkan untuk swasta kalau sudah tujuh tahun baru diwajibkan,” tambahnya.
Hingga saat ini BP Tapera sudah menghimpun dana mencapai Rp10,2 triliun hingga akhir 2018. Adapun, ekspektasi dana untuk tahun kedua ini diharapkan dapat mencapai Rp27 triliun.
Dari 171.800 rumah yang ditargetkan dibangun menggunakan dana BP Tapera, sekitar 74.000 akan dialokasikan ke KPR, 37.000 untuk pembangunan rumah baru, dan 59.000 untuk perbaikan rumah dengan asumsi komisionernya sudah terbentuk.
Ke depan, program BP Tapera juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai pembangunan Program Satu Juta Rumah (PSR). Adang mengatakan optimistis jumlah satu juta rumah tercapai tahun ini melihat banyaknya skema pembiayaan dari pemerintah seperti BP Tapera, BP2BT, FLPP, dan lain-lain.
“Saya yakin tercapai, karena dari bagian perencana PUPR juga sudah menghitung kira-kira sumbangsih dari Tapera berapa, dari skema yang lain juga. Ini juga diharapkan dapat menyerap backlog, jadi harus segera beroperasi,” tegasnya.
Sumber: ekonomi.bisnis.com
